Fakultas Ilmu Budaya

Tentang Kami

Komisi Etik Penelitian adalah badan independen yang dibentuk untuk mengawasi agar penelitian dalam ilmu sosial humaniora tidak berpotensi menimbulkan dampak psikis. sosial, politik dan keamanan dan sesuai dengan rambu etika penelitian.

ACUAN PERATURAN

Komisi Etik Penelitian Fakultas Ilmu Budaya didirikan berdasarkan SK Dekan Fakultas Ilmu Budaya  Nomor 39/UN3. FIB/ 2024. Pengaturan prosedur klirens etik penelitian didasarkan pada Panduan Klirens Etik Penelitian Bidang Ilmu Sosial Humaniora yang dibuat oleh Badan Pertimbangan Fakultas (BPF) Fakultas Ilmu Budaya dan ditetapkan oleh Surat Keputusan Rektor Universitas Airlangga Nomor 362/ UN3/ 2024.

BACKGROUND/ LATAR BELAKANG

Sebagai bagian dari penyelenggara pendidikan tinggi di Indonesia, Universitas Airlangga juga ikut mengemban tanggung jawab untuk menegakkan etika penelitian. Pada kenyataannya, penegakan etika penelitian masih lemah utamanya di bidang sosial humaniora. Padahal penelitian dalam bidang ilmu sosial humaniora bukan tidak memiliki risiko sama sekali. Penelitian dalam ilmu sosial humaniora justru berpotensi menimbulkan dampak psikis, sosial, politik, dan kemanan jika tidak dilakukan dalam konteks rambu etika penelitian. Oleh karena itu, untuk menjawab kebutuhan dan desakan masyarakat akan adanya lembaga penegak penelitian di bidang sosial humaniora, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Airlangga mendirikan Komisi Etik Penelitian Fakultas Ilmu Budaya. Komisi ini bertugas untuk mengawasi pelaksanaan penelitian di bidang sosial humaniora agar sesuai dengan konteks rambu etika penelitian yang tertuang dalam Panduan Klirens Etik Penelitian Bidang Ilmu Sosial Humaniora. Panduan ini dibuat berdasarkan prinsip dasar etika yang dijelaskan berikut ini:

PRINSIP DASAR ETIKA

 

Etika penelitian adalah pertimbangan rasional mengenai kewajiban-kewajiban moral seorang peneliti atas yang dikerjakannya dalam penelitian, publikasi, dan pengabdian kepada masyarakat.

  1. 1. Prinsip penghormatan terhadap harkat dan martabat partisipan dan seluruh

unsur yang dilibatkan dalam penelitian.

Prinsip ini menegaskan bahwa manusia adalah pribadi yang memiliki kehendak bebas dan kemampuan untuk bertanggung jawab atas keputusan-keputusannya.

  1. Prinsip berbuat baik.

Prinsip ini menegaskan kewajiban peneliti untuk berbuat baik, mengusahakan manfaat semaksimal mungkin, dan meminimalkan kerugian bagi setiap partisipan dan seluruh unsur yang dilibatkan dalam penelitian yang terlibat dalam penelitian. Setiap tindakan yang dapat merugikan partisipan penelitian perlu dipertimbangkan dengan hati-hati dengan menerapkan prinsiptidak merugikan, termasuk dalam kasus adanya konflik kepentingan.

  1. Prinsip keadilan.

Prinsip ini menegaskan bahwa setiap peneliti memiliki kewajiban etis untuk memperlakukan setiap partisipan dan seluruh unsur yang dilibatkan dalam penelitian secara adil berdasarkan keterlibatannya dalam penelitian. Prinsip ini juga menjamin pembagian yang seimbang dalam hal beban dan manfaat yang diperoleh partisipan penelitian, baik individu maupun masyarakat berdasarkan keikutsertaan dalam penelitian.

  1. Prinsip integritas keilmuan.

Prinsip ini menegaskan bahwa setiap peneliti memiliki kewajiban etis untuk menjaga integritas keilmuan dengan menghargai kejujuran, kecermatan, ketelitian, dan keterbukaan dalam penelitian, publikasi dan penerapannya. Peneliti wajib berpegang pada komitmennya untuk menjunjung tinggi objektivitas dan kebenaran. Pelanggaran atas hak kekayaan 3 intelektual (HAKI), pencurian data dan karya orang lain, selain merupakan pelanggaran atas prinsip ini, juga merupakan pelanggaran hukum.

  1. Prinsip kepercayaan dan tanggung jawab.

Prinsip ini menegaskan bahwa peneliti wajib membangun kepercayaan dengan mitra peneliti, partisipan penelitian, dan semua unsur yang dilibatkan dalam penelitian. Prinsip ini juga menegaskan bahwa peneliti perlu menyadari tanggung jawab profesional dan keilmuannya terhadap masyarakat dan terhadap komunitas tempat ia bekerja. Dalam rangka menjunjung tinggi dan menegakkan standar profesionalitasnya, setiap peneliti harus peka terhadap perkembangan IPTEKS, situasi sosial, budaya, dan dampak penelitian terhadap masyarakat.

  1. Prinsip Keterbukaan.

Maksud keterbukaan adalah bahwa peneliti harus terbuka terhadap partisipan dan seluruh unsur yang dilibatkan dalam penelitian perihal deskripsi dan tujuan penelitian serta rincian keterlibatan partisipan. Peneliti tidak boleh menyembunyikan tujuan penelitian.

ANGGOTA KOMISI

No

Nama

Jabatan

1

Noerhayati Ika Putri S.S., M.A., Ph.D

Ketua (Reviewer 1)

2

Dewi Meyrasyawati, S.S., M.A., M.Hum., Ph.D

Sekretaris (Reviewer 2)

3

Antonius Rahmat Pujo Purnomo, S.S., M.A., Ph.D

Anggota (Reviewer 3)

4

Dr. Samidi, S.S., M.A.

Anggota (Reviewer 4)

5

Dr. Abimardha Kurniawan, S. Hum, M.A.

Anggota (Reviewer 5)

 

Ketua

Noerhayati Ika Putri S.S., M.A., Ph.D

Sekretaris

Dewi Meyrasyawati, S.S., M.A., M.Hum., Ph.D

Anggota

Antonius Rahmat Pujo Purnomo, S.S., M.A., Ph.D

Anggota

Dr. Samidi, S.S., M.A.

Anggota

Dr. Abimardha Kurniawan, S. Hum, M.A.
Open chat
Ada yang bisa kami bantu ?