Fakultas Ilmu Budaya

image

Oleh: Pradipto Niwandhono

Berbicara Soedjatmoko (1922-1989) dalam sejarah intelektual di Indonesia akan mengerucut pada satu tema utama: peran intelektual humanistis dalam pembangunan (development). Meski terasosiasi dengan Partai Sosialis Indonesia (PSI), sebagian besar karya Soedjatmoko hanya sedikit berbicara tentang teori Marxisme murni atau aplikasinya dalam suatu program politik. Jika dibuat klasifikasi dari ketiga tokoh PSI paling terkemuka, Sjahrir merupakan intelektual politis/ideolog, Sumitro mewakili intelektual teknokratik yang memiliki spesifikasi ekonomi politik dan teori makroekonomi, sementara Soedjatmoko adalah intelektual humanistis yang kontribusi utamanya ialah menjelaskan basis budaya-politik (political culture) Indonesia/Jawa dan hubungannya dengan proses modernisasi dan pembangunan.

Diplomat dan Intelektual Soedjatmoko ‘Koko’ Mangoendiningrat lahir di Minangkabau pada tahun 1922 dari keluarga priyayi birokratik Jawa. Meski berlatar belakang medis, ia sudah tertarik pada politik sejak remaja berkat buku-buku pemikiran dan filsafat politik yang ia baca khususnya setelah mengalami pengalaman traumatik pada zaman Jepang yang membuatnya putus sekolah. Ia kemudian berhimpun bersama kawan2 sesama sekolah kedokteran (termasuk Subadio Sastrosatomo dan Subandrio) dalam kelompok studi bentukan Sutan Sjahrir. Keterlibatannya dalam kelompok Sjahrir mengantarkannya menjadi diplomat sekaligus jurnalis dan penulis yang kritis. Antara tahun 1947 hingga 1951, ia ditugaskan di Amerika Serikat – awalnya bersama Sumitro dan Sudarpo Sastrosatomo – untuk menggalang dukungan bagi dekolonisasi/kemerdekaan Indonesia baik secara politis maupun ekonomi. Dari Amerika, pada tahun 1951-1952, Soedjatmoko melakukan perjalanan keliling Eropa selama 9 bulan mengunjungi negara2 sosialis/komunis untuk melihat sejauh mana dampak ideologis sosialisme terhadap proses transformasi sosial dan ekonomi. Pengamatannya selama perjalanan tersebut menciptakan ketidakpercayaan sekaligus sikap menjaga jarak terhadap berbagai ideologi politik; mereka ternyata tidak membawa perubahan sebesar yang dicita-citakan.

Pulang ke Indonesia, Soedjatmoko merintis karirnya sebagai ‘intelektual humanis’ dengan mengelola jurnal PSI ‘Konfrontasi’ dan ‘Siasat’ serta sedikit banyak berhubungan dengan forum intelektual internasional yang menjadi bagian dari kampanye anti-komunisme Amerika, Congress for Cultural Freedom (CCF). Didirikan pada tahun 1950, CCF menghimpun intelektual independen kiri non-komunis maupun anti-komunis dengan mempromosikan ‘budaya apolitis’ dan anti totalitarianisme. Pada saat itu, Soedjatmoko merupakan pendukung modernisasi yang bersemangat. Sebagaimana mentor dan kakak iparnya, Sjahrir, ia juga anti-feodalisme dan nasionalisme yang terlalu berpijak pada konservatisme tradisional. Dalam artikelnya di tahun 1954, ia menganjurkan ‘adaptasi kreatif’ serta mengkritik nasionalis anti-modernitas dan industri semacam Gandhi sebagai contoh tipikal pemikiran Asia yang akan ditinggalkan oleh laju zaman. Namun, pengalamannya dalam politik di PSI kemudian mengubah pendiriannya.

 

PSI Dalam Krisis Politik, 1955-1962

Pada tahun 1955, Soedjatmoko bergabung dengan PSI untuk dicalonkan sebagai wakil partai di Dewan Konstituante. Namun, pada waktu itu, PSI adalah partai yang kalah secara politik elektoral. Kekalahan partai kaum cendekiawan dari para ‘penggalang solidaritas’ ini sedikit banyak mendorong Soedjatmoko memikirkan kembali sifat politik Indonesia dan kaitannya dengan transformasi sosio-kultural setelah kemerdekaan. Dalam risalahnya tentang partai politik Indonesia pada forum seminar internasional tentang Asia (Oktober 1955), Soedjatmoko mengakui bahwa akar anti-kolonial dari tradisi kepartaian Indonesia menyebabkannya nyaris seragam dalam dampak ideologisnya maupun ketergantungannya pada saluran otoritas tradisional dan kharismatik untuk meraih dukungan publik. Ia mulai menyadari bahwa kekuatan budaya dan ‘irrasionalitas’ yang mengakar tidak bisa dianggap remeh. Soedjatmoko sampai pada kesimpulan bahwa dibandingkan berkonfrontasi langsung, ia lebih baik berada dalam posisi merengkuh lawan-lawannya. Pertama, dengan mempelajari budaya politik Jawa; dan kedua, dengan mempertahankan hubungan baik dengan kubu Soekarno untuk memastikan pengaruh PSI tidak tersingkir sama sekali terlebih dengan meningkatnya agitasi partai komunis (PKI) dan memburuknya hubungan dengan Barat.

Situasi krisis politik di sekitar PRRI/Permesta serta transisi demokrasi konstitusional-parlementer menuju Demokrasi Terpimpin telah menciptakan situasi yang sulit bagi PSI. Sejak kekalahan dalam pemilu 1955, partai berada dalam situasi agak terpecah ketika Sumitro mencoba ‘menantang’ kepemimpinan Sjahrir yang dianggap terlalu idealis. Pada saat itu, baik Soedjatmoko maupun Sumitro merupakan orang-orang yang relatif kurang ideologis. Namun, Sumitro dirasa melangkah terlalu jauh dengan aliansi anti-komunismenya yang melibatkan proyek bantuan ekonomi Amerika Serikat maupun para perwira separatis. Pemberontakan tersebut bukan saja membuat PSI dan Masyumi dibubarkan pemerintah Soekarno (1960) tetapi juga menciptakan stigma kaum intelektual sebagai kelompok reaksioner dan ‘kontra-revolusi’. Puncaknya adalah penangkapan dan penahanan Sjahrir bersama sejumlah tokoh PSI dan Masyumi lainnya pada Januari 1962 setelah terjadinya upaya pembunuhan terhadap Presiden Soekarno.

Konstelasi politik demokrasi terpimpin dalam bentuk ‘segitiga kuasa’, Soekarno – TNI Angkatan Darat, – PKI, tidak luput dari perhatian Sjahrir dan Soedjatmoko. Meski sering berlawanan, bagi Sjahrir suatu pemerintahan nasionalis di bawah kontrol Soekarno masih lebih baik daripada rezim yang dikuasai militer ataupun komunis. Selain itu, penerapan sistem demokrasi terpimpin pada kenyataannya merupakan penghalang terbesar bagi PKI untuk berkuasa. PKI kemudian menjadi partai komunis pertama yang berhasil merebut kekuasaan dengan cara demokratis/non-revolusioner. Bahkan, dari penjara, suatu ketika Sjahrir berpesan pada Soedjatmoko agar ia dan orang-orang PSI lainnya tetap berkontribusi dan membantu pemerintahan Soekarno apabila dibutuhkan. Koneksi lama Soedjatmoko-Subandrio lah yang memungkinkan itu terjadi. Pada awal 1963, Soedjatmoko ikut dilibatkan dalam penyusunan rencana perbaikan ekonomi (sebagai respons terhadap tawaran paket bantuan Internasional Monetary Fund) yang kemudian dikenal sebagai Dekon (Deklarasi Ekonomi). Kebijakan baru ini mencoba mencari jalan tengah antara sentralisme/nasionalisme ekonomi dan integrasi dengan pasar global untuk mempercepat pertumbuhan. Meski kebijakan ini kemudian berantakan karena politik konfrontasi terhadap Malaysia, ia berhasil memapankan peran teknokratik para cendekiawan PSI dalam pemerintahan yang akan berlanjut pada masa Orde Baru.

 

Ilmu Sosial dan Dimensi Kemanusiaan Pembangunan

Faktor lainnya yang mengubah orientasi pemikiran Soedjatmoko ialah partisipasinya dalam kajian sejarah dan kebudayaan Indonesia sejak seminar sejarah pertama (Desember 1957) dan khususnya semasa ia menjadi dosen tamu di Cornell University antara 1961-1962. Dalam seminar untuk merumuskan sejarah nasional yang lepas dari tradisi keilmuan colonial, terjadi perdebatan sengit antara Moh. Yamin yang mendukung perumusan ‘filsafat sejarah’ nasionalistis (dengan menempatkan negara modern Indonesia sebagai pewaris peradaban kuno Majapahit-Sriwijaya) dan Soedjatmoko yang membela ke-independen-an sejarah sebagai disiplin ilmu dari indoktrinasi ideologis apapun. Komitmen intelektual Soedjatmoko ini, yang kelak terwujud dalam buku kolaborasi dengan Cornell bertajuk ‘An Introduction to Indonesian Historiography’ (1965), menginspirasi generasi baru sejarawan budaya-politik semacam Onghokham ataupun aktivis muda dan sejarawan seperti Soe Hok Gie.

Salah satu tulisan yang cukup mewakili pandangan Soedjatmoko yang lebih komprehensif tentang budaya-politik Indonesia ialah ‘Indonesia: Masalah dan Kesempatan’ (1967). Ini merupakan refleksinya mengenai kegagalan Demokrasi Terpimpin Soekarno sekaligus penilaian kembali bagaimana para elite politik Indonesia menggunakan pranata dan simbolisme tradisi untuk tujuan modern. Soedjatmoko – terinspirasi kajian Geertz dan Herb Feith – membagi tradisi politik Indonesia menjadi dua kategori: Jawa (priyayi dan abangan) dan Islam. Banyak elemen dari tradisi Jawa ini dapat dimodernisasi oleh perlawanan anti-kolonial (dengan memasukkan elemen Marxisme) sementara menurutnya Islam lebih memiliki ‘masalah’ dalam hubungan dengan modernisme sekular karena karakter eksklusif-nya sebagai agama hukum. Karakter tersebut kerap memunculkan reaksi ‘fundamentalis’ ketika dihadapkan pada tekanan eksternal.

Dengan kegagalan Soekarno dan konsepsi ‘nasakom’nya untuk mempersatukan aliran-aliran budaya-politik yang ada menuju pembangunan/modernisasi, hanya ada dua kelompok yang memungkinkan untuk melanjutkan peran pemersatu dan modernisator yaitu kaum militer dan intelektual – baik intelektual teknokratik maupun humanistis. Bagi Soedjatmoko, kaum intelektual humanis ini memiliki peran yang lebih strategis dalam hal komunikasi budaya untuk mengatasi perbedaan-perbedaan yang dapat berpotensi disintegratif, selain sebagai pengimbang atau ‘oposisi’ dan kontrol terhadap kekuasaan yang harus ada untuk menjamin kelangsungan demokrasi dan mencegah kemunculan kembali ekstremisme/totaliterisme politik baru.

 

Referensi:

George Mc.T Kahin, ‘Southeast Asia: A Testament’, London/New York, Routledge, 2003

Herbert Feith & Lance Castles, ‘Indonesian Political Thinking 1945-1970’, Ithaca, Cornell University Press, 1970

Nursam, Pergumulan Seorang Intelektual : Biografi Soedjatmoko’, Jakarta, Gramedia, 2002

Rudolf Mrazek, ‘Sjahrir: Politik dan Pengasingan di Indonesia’, Jakarta, Yayasan Obor, 1996

Soedjatmoko, ‘Etika Pembebasan : Pilihan Karangan tentang Agama, kebudayaan, sejarah dan ilmu pengetahuan’, Jakarta, LP3ES, 1984

Soedjatmoko, ‘Dimensi Manusia dalam Penbangunan’, Jakarta, LP3ES, 1983

Open chat
Ada yang bisa kami bantu ?