“Cebong” dan “Kampret” dalam perspektif  Moh. Gandhi Amanullah S.S., M.A., Dosen Studi Kejepangan FIB Unair

image

 

          Tensi ketegangan masyarakat Indonesia masih belum menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Terlihat sejak tahapan awal pemilihan umum (pemilu) serentak 2019 sampai proses rekapitulasi suara hari ini, polarisasi di tengah masyarakat masih sangat kental. Aktivitas dukung mendukung dua pasangan calon presiden dan wakil presiden masih tetap berada pada level fanatisme yang tinggi.

          Terlebih dalam dunia maya aktivitas masyarakat digital sangat tidak bisa dikendalikan. Tindakan saling hujat menghujat antar pendukung, tebaran berita palsu, dan pemelintiran fakta merupakan fenomena yang menjadi sampah, menyesaki dunia maya dewasa ini.

          Menanggapi hal tersebut Moh. Gandhi Amanullah S.S., M.A., pengajar pada Departemen Studi Kejepangan, Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Airlangga (Unair) yang menekuni kajian Jurnalisme dan Studi Media menyampaikan pandangannya terkait fenomena polarisasi di masyarakat, khususnya tentang Cebong dan Kampret yang viral selama kontestasi politik 2019 berjalan.

          Bagi Gandhi, ada dua kemungkinan yang terjadi pada konflik horizontal dewasa, ada potensi rekonsiliasi politik atau sebaliknya, akan kian meruncing permasalahannya. Pertama, rekonsiliasi politik akan terwujud ketika pemerintah bisa mengelola isu disparitas sosial dan politik identitas yang melibatkan agama dengan baik. Kedua, permasalahan akan semakin meruncing jika kepentingan politik dibungkus dengan isu agama dan ketimpangan ekonomi.

          “Misalnya lontaran Mahfud MD tentang daerah yang banyak pilih 02 adalah basis islam radikal, ini amat berbahaya. Isu agama ini seperti sekam yang mudah sekali disulut. Kalau pemerintah salah sedikit mengelola isu agama, salah menanggapi dan mengelola isu agama ini, kemungkinan seteru antara cebong dan kampret ini akan terus berlangsung,” jelasnya.

          Pria yang meraih gelas master di Nihon University, jepang pada jurusan Journalism and Media Studies ini merekomendasikan agar pihak-pihak berwenang dalam hal ini pemerintah harus jeli membidik isu yang harus diangkat dan yang sebaiknya diredam.

          “Pertama, pemerintah harus bisa membidik isu dan mengelolanya dengan bijak. Kedua, jangan membuat hoax dan informasi yang berbau post truth. Ketiga, jangan reaktif, tenang, dan letakkan semua di koridor hokum,” pungkasnya.